Bukan Advokad Dapatkah mendirikan kantor Hukum ?

Advokat, menurut UU  Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Jasa hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien advokat tersebut. Persyaratan menjadi advokat sendiri pada intinya adalah:

1. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
2. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat (Pendidikan Khusus Profesi Advokat/PKPA)
3. Magang minimal 2 tahun di kantor Advokat.
4. Pengangkatan dan sumpah advokat.

Advokat sendiri sebagai profesi, memiliki organisasi yang mewadahinya. Organisasi advokat yang diatur dalam UU Advokat adalah PERADI (Perhimpunan Advokat indonesia), sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat. PERADI ini sendiri adalah gabungan dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Kantor Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Advokat adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan oleh para advokat Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Sehingga berdasarkan pengertian dari Permenkumham 26/2017 ini, jelas bahwa Anda yang bukan advokat tidak dapat mendirikan Kantor Advokat. Yang dapat mendirikan Kantor Advokat ini adalah Advokat.