Kasus Dugaan Mafia Tanah di Desa Karangduren, Jember: PHI Desak Polri Proses Cepat
Jember, 24 November 2024 – Ketua Umum Pemerhati Hukum Indonesia (PHI) Pusat, Moh. Hasan, S.H., bersama dengan perwakilan ahli waris, melakukan pengecekan langsung di lokasi tanah seluas sekitar 2,5 hektar di Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tanah tersebut diduga menjadi korban tindak pidana mafia tanah.
Menurut informasi yang diterima, kasus dugaan mafia tanah ini telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di Jakarta. Ahli waris tanah tersebut mengungkapkan bahwa mereka pernah dipanggil oleh pihak Polres Jember dan Polsek Balung sebagai terlapor dalam perkara ini, meskipun mereka merasa tidak terlibat dalam transaksi yang mencurigakan tersebut.
Modus Operandi Mafia Tanah Terungkap
Dalam keterangan yang diberikan oleh PHI, Moh. Hasan, S.H.mengungkapkan bahwa setelah dilakukan investigasi, modus operandi mafia tanah ini sangat terstruktur dan rapi. Kasus ini berawal dari peralihan hak atas tanah yang diduga dilakukan melalui hibah, namun proses hibah tersebut terindikasi mencurigakan. Pasalnya, pemberi hibah dikabarkan sudah meninggal dunia sebelum hibah tersebut diberikan, sehingga menimbulkan keraguan atas keabsahannya.
Moh.Hasan Basri menambahkan, sejak tahun 2017 hingga 2024, ahli waris tanah tersebut tidak pernah dapat menikmati atau mengelola tanah yang menjadi hak mereka. Dugaan rekayasa mafia tanah ini semakin menguat, dengan alur yang sangat terencana dan sulit dilacak oleh pihak berwajib.
Desakan PHI untuk Proses Cepat
Pihak ahli waris yang merasa dirugikan meminta agar Bareskrim Mabes Polri segera memproses kasus ini dengan cepat. Mereka menuntut agar seluruh pelaku mafia tanah yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PHI, Moh. Hasan, S.H., menegaskan bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, pihak yang terduga sebagai pelaku mafia tanah harus segera bertanggung jawab dan menerima hukuman yang setimpal.
“Kasus mafia tanah ini harus diusut tuntas. Tidak ada ruang untuk praktek ilegal seperti ini di negara kita. Kami meminta agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan dalam menyelesaikan perkara ini,” tegas Hasan.
Kasus ini masih terus diselidiki oleh pihak berwajib, sementara ahli waris dan PHI berharap agar kasus ini dapat menjadi contoh bahwa mafia tanah tidak boleh dibiarkan berkembang di Indonesia.
Aksi Ke Depan
Dengan adanya desakan dari masyarakat dan berbagai pihak, termasuk PHI, diharapkan Bareskrim Mabes Polri dapat segera mengambil langkah tegas untuk menuntaskan kasus mafia tanah yang merugikan banyak pihak, terutama mereka yang berhak atas tanah tersebut. Proses hukum yang jelas dan cepat diharapkan dapat memberi kepastian hukum serta keadilan bagi para ahli waris yang telah lama dirugikan.
Sumber: PHI Pusat
