Netralitas KPU Jember Dipertanyakan

Ketua Umum Lembaga Pemerhati Hukum Indonesia (PHI), Moh. Hasan, S.H., mengungkapkan keprihatinannya terkait situasi yang memanas setelah acara Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember pada 24 September 2024. Acara yang digelar di Kota Cinema Mall (KCM) Jember ini seharusnya menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen seluruh pasangan calon (paslon) terhadap Pilkada yang damai dan tertib. Namun, realitasnya justru memunculkan sejumlah pertanyaan besar tentang ketegasan dan netralitas KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara.

Dalam pengamatannya, Moh. Hasan, S.H., mencatat adanya sejumlah pelanggaran terhadap kesepakatan awal yang telah dibangun antara KPU dan paslon melalui liaison officer (LO). Kesepakatan tersebut, yang mengatur jumlah peserta pendukung dari masing-masing paslon, tampaknya tidak diindahkan oleh salah satu paslon yang hadir dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak dari yang disepakati. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa KPU Jember kurang mampu menegakkan aturan yang telah disepakati sebelumnya.

Moh. Hasan, S.H., menilai bahwa pelaksanaan deklarasi tersebut bukan hanya mencederai semangat kampanye damai, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap integritas KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Ia menegaskan bahwa KPU seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pihak mematuhi aturan yang ada demi menjaga proses demokrasi yang adil dan bermartabat.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum PHI ini menyoroti bagaimana KPU Jember tampak kurang tegas dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Ketidaktegasan ini, menurutnya, bukan hanya merugikan satu pihak, tetapi juga mencederai seluruh proses Pilkada yang diharapkan berjalan damai dan demokratis. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa KPU Jember tidak sepenuhnya netral, sehingga berpotensi mengganggu kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada.

Sebagai Ketua Umum PHI sekaligus Ketua Relawan PHI Tim Pemenangan Paslon Nomor 02, Moh. Hasan, S.H., menyatakan bahwa ketidakhadiran Paslon Nomor 02 dalam acara tersebut merupakan bentuk protes terhadap sikap KPU Jember yang dinilai tidak tegas. Menurutnya, tindakan ini merupakan upaya untuk menjaga integritas proses Pilkada dan menuntut pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan netralitas.

Moh. Hasan, S.H., mengungkapkan bahwa situasi yang berkembang saat ini sangat meresahkan dan berpotensi merusak proses demokrasi di Jember. Ia menegaskan bahwa KPU Jember harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan acara deklarasi tersebut dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik. Jika tidak, dikhawatirkan ketidakpercayaan terhadap KPU akan semakin meluas dan mengancam kelancaran proses Pilkada.

Lembaga Pemerhati Hukum Indonesia (PHI), di bawah kepemimpinan Moh. Hasan, S.H., berkomitmen untuk terus mengawal proses Pilkada di Jember. PHI akan memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelenggaraan Pilkada tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang adil. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada, sehingga masyarakat dapat mempercayai hasilnya.

Moh. Hasan, S.H., juga menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada. Menurutnya, Bawaslu harus mengambil langkah proaktif dalam mengawasi setiap kegiatan kampanye dan memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manapun. Kolaborasi antara KPU dan Bawaslu sangat penting untuk menjaga integritas dan kelancaran proses Pilkada.

Ketua Umum PHI ini mengajak semua paslon dan pendukungnya untuk tetap menjaga kondusivitas dan menjalankan kampanye dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa Pilkada adalah ajang untuk menyampaikan visi dan misi yang terbaik bagi masyarakat, bukan untuk menciptakan konflik atau perpecahan.

Selain itu, Moh. Hasan, S.H., mengingatkan bahwa masyarakat Jember juga memiliki peran penting dalam mengawal proses Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran akan sangat membantu memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis.

Menutup pernyataannya, Moh. Hasan, S.H., menegaskan bahwa PHI akan terus berdiri di garda terdepan dalam menjaga integritas dan netralitas Pilkada di Jember,Sebab seluruh Anggota PHI yang berada di wilayah pinggiran Jember dan Wilayah Jantung Kota sedang bersiap untuk melakukan Aksi besar-besaran apabila hal ini tidak segera ditindaklanjuti oleh KPU Jember. Ia berharap semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, paslon, dan masyarakat, dapat bekerja sama untuk menciptakan Pilkada yang damai dan bermartabat, sehingga Jember dapat melangkah ke depan dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan penuh tanggung jawab. ( Agung Firmansyah,PHI News)