Massa PHI dan UMKM Jember Gelar Demo Damai, Tuntut Pembukaan dengan cara Buka Tutup Jalan Gumitir
JEMBER – Aksi unjuk rasa yang digelar Lembaga Pemerhati Hukum Indonesia (PHI) bersama puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan massif pada Kamis (14/8/2025). Demo yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PHI Pusat, Moh. Hasan ,SH. ini menuntut dicabutnya kebijakan penutupan total Jalan Gumitir yang disebut-sebut telah mematikan mata pencaharian warga.
Moh.Hasan.. turun langsung memimpin orasi di titik lokasi aksi: depan lokasi proyek jalan Gumitir. Di bawah terik matahari, aksi massa yang membawa spanduk dan poster menyuarakan keprihatinan mereka.
“Ini bukan sekadar protes, ini soal nyawa dan nasib ratusan keluarga! Pemerintah pusat gencar mendorong UMKM naik kelas, tetapi di lapangan, kebijakan seperti penutupan jalan ini justru mencekik kami hingga sulit bernapas,” tegas Moh Hasan dengan lantang di depan massa, disambut sorak sorai pengunjuk rasa.
Aksi yang berlangsung secara tertib dan damai sejak pukul 09.00 WIB itu diikuti oleh sekitar 50 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota PHI serta pemilik warung makan, rumah makan, dan pelaku UMKM yang langsung merasakan dampak parah dari penutupan jalan tersebut. Mereka datang dengan sukarela
Menuntut Kepada Pemerintah...dan Ketua Umum PHI Pusat mempertanyan Proyek Jalan Gumitir ini yang menelan biaya lebih dari 10 Milyar namun tidak jelas apakah Proyek Pusat, Provinsi atau Kabupaten...dikarenakan tidak ada Papan Proyeknya...!!!
Melalui aksi ini, PHI tidak hanya menyampaikan keluhan tetapi juga menyerahkan sejumlah tuntutan konkret kepada para pemangku kebijakan, yang antara lain:
Presiden Prabowo diminta turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek perbaikan Jalan Gumitir yang kebijakan lalu lintasnya dinilai tidak mempertimbangkan nasib UMKM.
Gubernur Jawa Timur didesak mengambil alih dan memediasi kebijakan ini untuk melindungi ekonomi warga Jember.
Bupati Jember dituntut segera memberikan solusi dan bantuan konkret, untuk menanggung kerugian yang dialami para pelaku usaha.
DPRD Kabupaten Jember diminta menggunakan fungsi anggaran dan pengawasannya untuk menggelar hearing darurat membahas dampak sosial-ekonomi proyek ini.
“Kami tidak akan berhenti sampai suara kami didengar. Petisi untuk Bapak Presiden sedang kami kumpulkan dan akan kami kirim langsung ke Istana. Ini adalah perjuangan hak hidup warga,” tambah Moh.Hasan , SH, Ketua Umum PHI yang juga hadir mendampingi massa.
Dampak Nyata di Lapangan
Sejumlah pengusaha warung makan yang turun dalam aksi menyatakan, omset mereka anjlok hingga 70% sejak jalan ditutup total. Akses yang sulit membuat konsumen menghilang dan pasokan barang menjadi lebih mahal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dari Polres Jember dikabarkan telah melakukan pengawalan dan pengamanan yang ketat untuk memastikan aksi berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Terkait tuntutan para pengunjuk rasa, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah maupun dinas terkait mengenai langkah apa yang akan diambil untuk menanggapi keluhan tersebut.
